Oleh: Sukarya Putra, Sekjen Pasukan Prabowo -PASPROBO
Kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara nyata menjadi instrumen efektif dalam menekan angka pengangguran. Keberhasilan ini terbukti dari akselerasi penyerapan tenaga kerja di tingkat akar rumput. Melalui pengoperasian lebih dari 22.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program MBG tercatat telah menciptakan sekitar 1 juta lapangan kerja langsung bagi juru masak, tenaga logistik, hingga ahli gizi lokal.
Menurut Sekjen PASPROBO Sukarya Putra, keberhasilan ini tidak sekadar diukur dari angka statistik formal, melainkan dari transformasi riil rantai pasok ekonomi rakyat. Program MBG tidak bekerja secara terisolasi, melainkan terinterkoneksi langsung dengan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM lokal. Setiap dapur SPPG membutuhkan pasokan rutin sayur, beras, telur, dan daging dari produsen daerah. Hal ini menciptakan multiplier effect berupa tambahan jutaan peluang kerja tidak langsung bagi para pemasok di pedesaan.
Dampak positif tersebut semakin diperkuat oleh akselerasi pembentukan lebih dari 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia. Kehadiran KDMP menjadi wadah modern penggerak ekonomi desa yang memotong rantai distribusi panjang, mengikis peran tengkulak, serta menyerap tenaga kerja lokal dalam tata kelola logistik, simpan pinjam, hingga unit usaha ritel desa. Integrasi antara MBG sebagai pembeli siaga (offtaker) dan KDMP sebagai penyedia rantai pasok menciptakan ekosistem ekonomi tertutup yang sangat stabil di pedesaan.
Sekjen PASPROBO ini menilai bahwa integrasi strategis antara MBG dan KDMP merupakan bukti konkret kepemimpinan berorientasi hasil yang menyentuh akar masalah pengangguran. Langkah Presiden Prabowo ini secara efektif mentransformasi masyarakat desa yang sebelumnya rentan menjadi pelaku ekonomi produktif tanpa perlu melakukan migrasi ke kota besar.
Untuk itu, Kebijakan ini tidak hanya menekan angka pengangguran secara nyata, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi kerakyatan yang kokoh, inklusif, dan berkelanjutan.
