Rakor Bersama KPK,Bupati, dan Ketua DPRD Madina Teken MOU Pencegahan Anti Korupsi

- Pewarta

Jumat, 18 September 2026 - 14:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,- Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution dan Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis meneken komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah korupsi dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Medan, Kamis (17/9).

Rakor yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak.

Penandatanganan komitmen juga dilakukan kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sebelumnya memimpin pembacaan komitmen bersama yang diikuti seluruh kepala daerah dan ketua DPRD.

Komitmen tersebut mencakup upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung pencegahan praktik korupsi dan nepotisme.

Dalam kegiatan itu, Saipullah didampingi Pj Sekda Afrizal Nasution, Kepala BPKAD Randuk Efendi Siregar, Sekwan Rahmat Rizki Ramadan, Inspektur Munawar, Kepala Bapperida Ahmad Martua, Kadis PUPR Abdul Rahim Siregar, Kadis Pendidikan dr. Mhd. Faisal Situmorang, dan Kadis Kesehatan drg. Muhammad Firdaus Batubara.

Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif Madina dalam kegiatan tersebut diharapkan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta agenda pencegahan korupsi di daerah.

 

Berita Terkait

Kejagung Masih Dalami Isu Listyo Sigit Bekingi Arif Kurniawan
Cegah Konflik Tenurial Berulang, Masyarakat Bojong Koneng dan Pecinta Lingkungan Minta Evaluasi Perizinan Wisata di Blok Cisadon
Dugaan Sindikat Jual Beli Hutan Negara di Blok Cisadon, Perhutani Didesak Bongkar Oknum Internal
Kasus Tata Kelola Nikel Kejagung Ringkus Mantan Sekjen ESDM
RUU Pengaturan Reforma Agraria Disetujui Jadi Undang-Undang, Pemerintah Upayakan Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat
DPR RI: OTT Pejabat BPN Harus Jadi Momentum Bersihkan Mafia Tanah
KPK: Pemanggilan Nusron Wahid tergantung kebutuhan penyidik
KPK OTT Tangkap Presdir PT Summarecon Agung

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 22:56

Uji Terbatas Aplikasi AR Wisata Desa Bulak: Apa Temuannya?

Kamis, 5 November 2026 - 10:33

UIN Jakarta Gelar Bedah Buku Indonesia–Tiongkok, Angkat Sejarah Panjang Diplomasi Antarperadaban

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 12:11

Solusi Baitullah Indonesia Soroti Pentingnya Perlindungan Jemaah dan Penataan Pemasaran Umrah

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:23

Hanan A. Rozak Apresiasi Arah Kebijakan Pertanian Dua Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran: Capaian Baik Harus Diikuti Kesejahteraan Petani

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:13

TNI akan tindak lanjuti informasi KPK soal dua prajurit terlibat kasus BNPB

Senin, 19 Oktober 2026 - 15:14

DCW Desak KPK Usut Dugaan Jual Beli Jabatan dan Pengaturan Proyek di Kabupaten Demak

Senin, 5 Oktober 2026 - 15:05

KPK panggil Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai sebagai saksi

Kamis, 1 Oktober 2026 - 12:42

DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan UMKM dari Gempuran Produk Impor dan Persaingan Digital

Berita Terbaru