Jakarta,- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ir. Hanan A. Rozak, mengapresiasi capaian kebijakan sektor pertanian selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu capaian yang disorot adalah keberhasilan mewujudkan swasembada beras dalam waktu relatif singkat.
Namun, menurut Hanan, capaian tersebut harus diikuti dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan kesejahteraan petani.
Hal itu disampaikan Hanan dalam forum diskusi Agri Pulse yang digagas Kementerian Pertanian di Griya Paso Cafe & Resto, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/26).
Hanan mengatakan, peningkatan produksi pangan dan penguatan cadangan beras nasional menjadi capaian yang patut diapresiasi. Ia menyebutkan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP)yang ada di gudang BULOG mencapai 4,5 jta per 8 Oktober 2026, yang menurutnya merupakan capaian bersejarah bagi Indonesia.
“Kita perlu mengapresiasi capaian kebijakan pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan. Dalam waktu relatif singkat, swasembada beras dapat diwujudkan. Pada 2026 ini, kita juga telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas pangan,” ujar Hanan.
Selain peningkatan produksi, Hanan menyoroti perkembangan pendapatan petani yang tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP). Ia menyebutkan, NTP pada September 2026 mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Menurutnya, peningkatan produksi pangan perlu berjalan seiring dengan perbaikan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari ketersediaan pangan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh para petani.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung tersebut menegaskan bahwa upaya mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan membutuhkan komitmen pemerintah yang konsisten, termasuk melalui kebijakan yang mendukung kepentingan petani.
“Pemerintah telah mendorong berbagai program yang berpihak kepada petani. Kami berharap kebijakan tersebut dapat dipertahankan dan dilaksanakan secara berkelanjutan, mulai dari penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi, penyediaan sarana dan prasarana irigasi, hingga akses pembiayaan bagi petani,” katanya.
Ia menambahkan, keberlanjutan berbagai program tersebut penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.
Hanan juga meminta pemerintah untuk terus hadir dalam menjawab kebutuhan petani, terutama terkait penyediaan sarana dan prasarana produksi. Respons cepat terhadap berbagai kendala di lapangan dinilai penting agar petani dapat menjalankan kegiatan usaha tani secara optimal.
“Kami berharap pemerintah selalu siap dan tanggap terhadap keluhan, aspirasi, serta kebutuhan petani. Dengan begitu, petani dapat lebih leluasa dan fokus menjalankan aktivitas usaha taninya untuk meningkatkan produktivitas,” tutup Hanan.
