Mengenal Hak Anggota DPR RI dan Menjauhkan Hukum dari Penegakan Benang Basah
Penulis : Fani Ruusul Masail (Tenaga Ahli Anggota DPR RI)
Menurut UUD 1945 fungsi DPR adalah legislasi, pengawasan dan fungi anggaran, dalam melaksanakan fungsinya DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (pasal 20A ayat 2).
Menurut UU MD3 nomor 3 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan dalam pasal 79 bahwa Hak DPR yang pertama, Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah atas kebijakan pemerintah yang penting strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yang kedua Hak Angket adalah hak DPR untuk melalukan penyelidikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang penting strategis dan berdampak luas. Hak interpelasi dan Hak angket dapat diusulkan oleh paling sedikit 25 Anggota DPR dan lebih dari satu fraksi di DPR.
Yang ketiga Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah, tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket, dan dugaan bahwa presiden/wakil presiden melakukan pelanggaran hukum maupun perbuatan tercela atau presiden/wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden.
Bola putusan MK dan MA atas keabsyahan suket/ijazah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka akan mulai digulirkan oleh DPR dg menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan mekanisme yang diatur oleh UUD 1945 dan UU MD3 nomor 3 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Tentu dinamika politik hukum dewasa ini mengalami ujian sekaligus tantangan tersendiri, Hukum kita selalu diuji oleh kepentingan hasrat kekuasaan untuk dapat melewati ujian ini melalui Hak Menyatakan Pendapat DPR perlu dikawal oleh seluruh bangsa sehingga negara kita tidak menegakan benang basah melainkan penegakan etik dan sejarah bahwa bangsa kita bangsa yang menjunjung tinggi nilai kearifan, keadilan dan kebenaran serta bangsa yang tidak lagi mentolerir tindakan mencari kekuasaan dengan cara-cara yang meninggalkan etika hukum. Kita harus pastikan tidak ada lagi pertunjukan kepentingan politik merubah hukum apalagi menegasikan etika dan moral hukum.
Pasal hukum unethical masa lalu yang diputuskan oleh lembaga penjaga marwah konstitusi tidak lagi menjadi relevan untuk diteruskan, menegakan benang basah menjadi metafora untuk menggambarkan upaya masa lalu mempertahankan legitimasi hukum di tengah persoalan yang sejak awal telah menimbulkan kontroversi etik, moral, dan konstitusional. Sebab, ketika hukum harus terus-menerus dijelaskan untuk membenarkan suatu keputusan yang menimbulkan persoalan kepercayaan publik, yang dipertaruhkan bukan hanya legalitas, melainkan juga kehormatan institusi hukum itu sendiri.
Mari kita kembali pada ikhtiar penegakan hukum konstitusi melalui lembaga mulia perwakilan rakyat, sikap yang akan ditempuh melalui hak menyatakan pendapat adalah opsi yang mempunyai reseoning dalam menjawab kegaduhan etik yang datang silih berganti menjangkit bangsa ini.
Menurut UUD MD3 nomor 3 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai tahap pelaksaan hak menyatakan pendapat, DPR perlu menyiapkan materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela presiden dan/atau wakil presiden atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam hal ini DPR harus mengkaji salinan putusan MK dan MA terkait keabsyahan Suket/Ijazah Wakil Presiden Gibran dengan cermat dan teliti, setelah itu usulan diterima kemudian DPR membentuk panitia khusus yang terdiri dari semua fraksi yang ada di DPR RI dilanjutkan pembahasan dalam rapat panitia khusus, hasil pembahasan di rapat panitia khusus diteruskan ke rapat paripurna DPR jika rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan/atau wakil presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.
Upaya menegakan marwah konstitusi melalui hak menyatakan pendapat oleh DPR adalah konsekuensi logis dari sistem pemerintahan presedensial. Pemakzulan adalah pemberhentian presiden dan atau wakil presiden sebelum berakhirnya masa jabatan. Beberapa pengaturan dalam konstitusi kita termaktub dalam UUD 1945 pasal 7A dan 7B.
Walhasil, menggeser dan semaunya merubah pilar dan sendi-sendi konstitusi oleh kekuasaan tidak akan selamanya menyelamatkan hasrat kepentingan berkuasa.
