JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB Tommy Kurniawan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mencarikan solusi untuk menyelamatkan nasib investor ritel, menyusul rencana penghapusan pencatatan saham (force delisting) terhadap 18 emiten di BEI.
Delisting terhadap 18 emiten ini yang rencananya dilakukan pada Selasa (10/11/2026), menjadi peringatan serius bagi sistem perlindungan investor di pasar modal Indonesia. “Kebijakan ini bukan sekadar persoalan administratif penghapusan saham dari bursa, melainkan menyangkut nasib ribuan investor ritel yang berpotensi kehilangan akses likuiditasatas investasi yang telah mereka tanamkan,” ujar Tomkur, sapaan akrab Tomy Kurniawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Berdasar data BEI terdapat 18 emiten yang terancam delisting dari bursa, tujuh perusahaan masuk dalam kategori pailit, sementara 11 lainnya mengalami suspensi perdagangan berkepanjangan lebih dari 50 bulan. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam keberlangsungan usaha, tata kelola perusahaan, serta efektivitas pengawasan pasar modal.
“Dampak kebijakan delisting tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemegang saham pengendali, tetapi juga masyarakat luas yang selama ini mempercayakan dananya melalui mekanisme pasar modal resmi,” urainya.
Menurut Tomkur, investor ritel tidak boleh dibiarkan menanggung seluruh konsekuensi dari kegagalan perusahaan, terutama apabila terdapat persoalan tata kelola, dugaan pelanggaran hukum, atau kelalaian pengawasan yang turut menyebabkan kondisi tersebut.
“Investasi saham memiliki risiko dan setiap investor harus memahami kemungkinan kerugian. Namun, risiko investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak hukum investor publik,” katanya.
Beliau juga meminta agar kewajiban pembelian kembali (buyback) saham oleh perusahaan yang akan delisting sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK harus dilakulan oleh Perusahaan sebagai instrumen penting untuk melindungi pemegang saham publik.
Menurutnya, buyback tidak boleh hanya menjadi formalitas regulasi tanpa jaminan pelaksanaan yang nyata. “Kami meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa EfekIndonesia (BEI) untuk memberikan penjelasan dan solusi yang konkret mengenai perkembangan penyelesaian kewajiban buyback dari seluruh emiten yang masuk dalam daftar delisting,” katanya.
OJK dan BEI, kata Tomkur, harus membuka informasi mengenai realisasi pembelian kembali saham dari 18 emiten, termasuk jumlah saham yang telah dibeli, nilai transaksi, serta perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya.
