Jakarta,- Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas mengapresiasi peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi di wilayah Papua Barat Daya melalui penyediaan stok serta distribusi bahan pangan kepada masyarakat.
Saat melakukan kunjungan kerja dan meninjau stok pangan di Gudang Perum Bulog Kantor Cabang Sorong, Senin, Mandenas mengatakan Bulog selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan menekan gejolak harga di pasaran.
“Bulog sudah mempermudah banyak hal, terutama dalam pengendalian inflasi daerah. Pemerintah daerah juga harus mendukung agar perputaran ekonomi berjalan lancar, distribusi barang lancar, dan pengadaan kebutuhan pangan bisa terus dilakukan,” katanya.
Menurut dia, keberadaan Bulog sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan daerah, khususnya di wilayah Papua Barat Daya yang memiliki tantangan geografis dan distribusi logistik.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan Bulog agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan kebutuhan pangan tetap terjaga.
Mandenas juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Gubernur Papua Barat Daya guna mendorong penyelesaian kewajiban sejumlah pemerintah daerah kepada Bulog sehingga tidak menghambat perputaran ekonomi dan distribusi pangan di daerah.
“Saya pikir untuk tunggakan dari pemda ke Bulog nanti kita akan bicara dengan gubernur supaya bisa mengoordinasikan daerah-daerah yang masih memiliki tunggakan. Pengalaman menunjukkan tunggakan kepada Bulog harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sorong Riyadi Muslim mengatakan total piutang pemerintah daerah di wilayah kerjanya saat ini mencapai sekitar Rp9 miliar yang berasal dari empat kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Tunggakan terbesar berasal dari Kabupaten Raja Ampat dengan nilai sekitar Rp6 miliar, sedangkan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong masing-masing sekitar Rp1,7 miliar. Adapun kewajiban Kabupaten Tambrauw tersisa puluhan juta rupiah.
Menurut Riyadi, sebagian piutang tersebut merupakan tunggakan lama yang telah tercatat sejak 2018.
Meski demikian, Bulog tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pangan dan mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Papua Barat Daya.
Ia berharap pemerintah daerah yang masih memiliki kewajiban pembayaran dapat segera menyelesaikannya sehingga Bulog dapat terus memperkuat pelayanan, distribusi pangan, serta mendukung ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat.
“Dengan penyelesaian kewajiban tersebut, Bulog dapat terus menjaga ketahanan pangan dan mendukung stabilitas ekonomi di Papua Barat Daya,” kata Riyadi.
