Kupang,- Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menghadiri kegiatan kolaborasi program prioritas presiden untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) menuju kemandirian ekonomi. Kegiatan yang dikemas dalam rangka peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 ini berlangsung khidmat di Aula El Tari, Minggu (31/05).
Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI, Drs. K.H. Saifullah Yusuf, S.I.P., Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D., serta jajaran Forkopimda dan kepala daerah se-NTT. Turut hadir para pendamping PKH, Operator Desa, Kepala Sekolah SRMP 19 Efata bersama jajaran, dan orang tua serta siswa Sekolah Rakyat.Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan strategi utama pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan dengan memberikan pendidikan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga rentan. Program ini dirancang sebagai ekosistem afirmatif khusus untuk anak-anak tidak mampu. Sekolah ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan.
Tidak hanya kurikulum formal bersertifikat dan asrama, Sekolah Rakyat juga menyediakan fasilitas 24 jam yang meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, pemenuhan gizi, dan tes bakat (DNA talent). Lanjutnya penerimaan siswa dilakukan secara transparan melalui verifikasi lapangan oleh pendamping sosial dan BPS. Mensos menekankan tidak ada praktik suap-menyuap atau “titipan”
Selain pendidikan, keluarga siswa juga diintervensi melalui bantuan sosial, jaminan kesehatan, perbaikan rumah, hingga pemberdayaan ekonomi.Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan laju pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebesar 1,60% per tahun, di atas rata-rata nasional yang melambat di angka 1,08%. Total populasi provinsi ini mencapai 5,82 juta jiwa, didominasi oleh Kota Kupang sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan tertinggi di angka 1,79%.
Ia juga menyampaikan terkait program Sekolah Rakyat mengenai penerimaan siswa berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini secara ketat menyasar anak-anak dari keluarga yang paling rentan, khususnya masyarakat dalam kelompok Desil 1 dan Desil 2.Ia memastikan bahwa kriteria calon peserta didik selaras dengan data BPS, sehingga pendidikan asrama gratis ini benar-benar menjangkau kelompok masyarakat prasejahtera yang paling membutuhkan.
“BPS dilibatkan untuk memetakan wilayah yang kekurangan fasilitas sekolah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi, memastikan pembangunan unit Sekolah Rakyat tepat guna.” Kata Amalia
BPS berperan aktif menyediakan data demografi untuk mengukur efektivitas dan dampak program Sekolah Rakyat dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.Amalia menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan tonggak sejarah baru dalam memperbarui basis data ekonomi nasional. Agenda besar ini bertujuan untuk memotret secara utuh struktur, karakteristik, dan peta potensi usaha di Indonesia, termasuk tren ekonomi digital dan ekonomi hijau yang berkembang pesat.
“Data yang dikumpulkan menjadi instrumen super lengkap yang akan digunakan pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mengambil kebijakan tepat sasaran, dan merancang pembangunan ke depan.” Ungkapnya.Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan Sekolah Rakyat di wilayah NTT.
Ia menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah nyata dalam menjalankan amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Fasilitas pendidikan berbasis asrama gratis ini dirancang khusus sebagai alat untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat miskin.Pemerintah Provinsi mendorong seluruh 22 Kabupaten/Kota di NTT untuk bergerak cepat mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat. Target utamanya adalah memiliki Sekolah Rakyat di setiap 22 Kabupaten/Kota, ditambah dua sekolah di tingkat provinsi.
Melki menegaskan Pemprov NTT siap menyelaraskan program ini dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini penting agar penerimaan siswa baru tepat sasaran dan benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera ekstrem
