JAKARTA- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irmawan, meminta pemerintah daerah (Pemda) segera bergerak cepat mengantisipasi meluasnya kekeringan yang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah. Kekeringan yang meluas ini terjadi karena adanya El Nino yang diperkirakan akan menguat hingga 2027.
“Kekeringan yang semakin meluas berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah krisis air bersih yang merupakan kebutuhan paling mendasar. Pemda harus segera melakukan langkah antisipatif dan bergerak cepat agar dampaknya tidak semakin meluas,” ujar Irmawan di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan beberapa wilayah di Indonesia yang terdampak kekeringan akibat El Nino meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian Selatan dan Jawa Barat. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menyatakan bencana kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan telah meluas ke enam kabupaten dan satu kota di Jawa Barat, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kota Sukabumi. Hingga awal Juli 2026, lebih dari 10.000 warga dilaporkan mengalami krisis air bersih.
Irmawan menegaskan bahwa krisis air bersih bukan sekadar persoalan keterbatasan pasokan air minum, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan, sanitasi, hingga ekonomi keluarga. Keterbatasan air bersih dapat menghambat aktivitas sehari-hari, meningkatkan risiko penyakit akibat sanitasi yang buruk, serta mengganggu kegiatan belajar anak-anak dan produktivitas masyarakat.
“Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti memasak, mandi, mencuci, hingga menjaga kebersihan lingkungan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit serta memperburuk kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Irmawan meminta pemerintah daerah memperbanyak distribusi air bersih ke wilayah-wilayah terdampak melalui mobil tangki maupun penyediaan tandon air komunal. Menurutnya, distribusi air bersih harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan hingga masyarakat kembali memperoleh akses air yang normal.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah terdampak kekeringan justru harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih. Beban ekonomi mereka tentu akan semakin berat,” ujarnya.
Selain penanganan darurat, Irmawan juga meminta pemerintah daerah tidak hanya bersikap reaktif, tetapi mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau. Menurutnya, pemetaan daerah rawan kekeringan harus diperbarui secara berkala agar bantuan dapat disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia juga mendorong optimalisasi cadangan air melalui embung, waduk, sumur bor, serta pemanenan air hujan di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan setiap tahun. Koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, PDAM, pemerintah desa, hingga dunia usaha juga harus diperkuat agar penanganan krisis air bersih berjalan lebih efektif.
Menurutnya, kekeringan yang terjadi hampir setiap musim kemarau harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan air melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan air yang lebih berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban ketika musim kemarau datang.
