Jakarta,– Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Saadah, mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan stok serta kelancaran distribusi beras secara merata di Indonesia. Langkah ini dinilai mendesak menyusul lonjakan harga beras di pasar eceran yang bertepatan dengan ancaman ancaman El Nino hingga awal 2027.
“Kenaikan harga beras di tengah ancaman El Nino harus segera diantisipasi pemerintah. Jangan sampai kondisi ini berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Rina di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Rina menegaskan kenaikan komoditas pangan pokok ini tidak boleh dipandang sebatas urusan perdagangan semata, melainkan ancaman langsung terhadap ketahanan pangan dan inflasi nasional. Hambatan rantai pasokan dari tingkat penggilingan hingga pasar eceran daerah harus segera dituntaskan agar tidak memicu ketimpangan harga antarwilayah. “Kalau stok terbatas dan distribusi tidak lancar, harga akan semakin mudah naik. Jangan sampai beras tersedia secara nasional, tetapi di daerah tertentu masyarakat kesulitan mendapatkan harga terjangkau,” tegasnya.
Sorotan Komisi IV DPR juga mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per pekan kedua September 2026. Data mencatat harga rata-rata nasional beras medium eceran naik 0,67 persen menjadi Rp14.630 per kilogram, sementara beras premium merangkak naik 0,6 persen menjadi Rp16.480 per kilogram.
“Jangan menunggu harga semakin tinggi baru kemudian pemerintah bergerak. Kenaikan yang terjadi sekarang harus menjadi peringatan agar langkah antisipasi dilakukan sejak awal,” kata Rina menyikapi data BPS tersebut.
Selain penguatan rantai pasok, Rina mendorong pemerintah dan satgas terkait memperketat pengawasan di lapangan guna mencegah timbulnya aksi penimbunan. Kejelasan data pasokan krusial untuk memastikan kenaikan harga murni akibat faktor cuaca, bukan karena ulah spekulan pasar. “Pemerintah harus memastikan kenaikan harga benar-benar akibat produksi, bukan permainan distribusi atau spekulasi yang merugikan masyarakat. Pengawasan di pasar eceran maupun gudang harus diperketat,” urainya.
Legislator asal Jabar ini meminta Kementerian Pertanian dan Bulog segera memetakan daerah rawan krisis pangan untuk penyaluran operasi pasar secara cepat. Skema intervensi sejak dini diyakini mampu menjaga daya beli warga dari dampak lonjakan harga kebutuhan pokok. “Pemerintah harus memetakan daerah yang rawan kekurangan pasokan dan memastikan distribusi menjangkau wilayah tersebut. Intervensi harga harus sampai ke level masyarakat bawah sebelum melonjak lebih jauh,” pungkas Rina.
