Sekda Sulsel sebut rekomendasi BPK jadi acuan tata kelola pemda

- Pewarta

Senin, 25 Mei 2026 - 16:18

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sulsel,- Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengatakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi acuan untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan pemerintahan daerah.

Jufri Rahman di Makassar, Minggu, mengatakan pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang taat asas, transparan, dan akuntabel.

“Rekomendasi yang diberikan tentu harus menjadi acuan dalam bekerja dan bertindak ke depan agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” katanya.

Ia menjelaskan pemeriksaan keuangan menjadi semakin penting seiring pelaksanaan sejumlah program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui skema proyek tahun jamak.

Menurut dia, program tahun jamak memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam aspek tata kelola penganggaran dan pertanggungjawaban.

“Program multiyears project membutuhkan pengawasan dan ketelitian administrasi yang lebih kuat karena melibatkan pelaksanaan anggaran lintas tahun,” ujarnya.

Jufri menegaskan Pemprov Sulsel memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar langkah korektif, melainkan bagian dari upaya pembinaan dalam pengelolaan anggaran sesuai regulasi.

“Pemeriksaan BPK ini juga menjadi upaya pembinaan untuk membangun kesepahaman dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang sesuai regulasi,” katanya.

Ia menambahkan setiap anggaran yang digunakan pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulsel harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Jufri.

Berita Terkait

Pimpin Apel HSN di Riau, Gus Muhaimin Bidik Santri Jadi Jawaban atas Krisis Bangsa
KPK sita dokumen dan uang usai geledah Dinkes PPKB Kota Madiun
Chusnunia : Pelajaran Bolosego, Berantas Pungli untuk Kemajuan UMKM dan Pariwisata
Helikopter Basarnas Evakuasi Korban Gempa NTT
Inspektorat Situbondo tindak lanjut temuan BPK
Pemerintah masih negosiasi peroleh pembayaran karbon untuk Jambi
Polres Mukomuko tetapkan dua tersangka korupsi pembangunan RTH
Gubernur Sulteng kunjungi lokasi terdampak gempa bumi di Sigi

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 12:09

KPK sita dokumen dan uang usai geledah Dinkes PPKB Kota Madiun

Selasa, 22 September 2026 - 11:00

Chusnunia : Pelajaran Bolosego, Berantas Pungli untuk Kemajuan UMKM dan Pariwisata

Selasa, 18 Agustus 2026 - 12:21

Helikopter Basarnas Evakuasi Korban Gempa NTT

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:58

Inspektorat Situbondo tindak lanjut temuan BPK

Senin, 6 Juli 2026 - 10:40

Pemerintah masih negosiasi peroleh pembayaran karbon untuk Jambi

Selasa, 23 Juni 2026 - 11:44

Polres Mukomuko tetapkan dua tersangka korupsi pembangunan RTH

Kamis, 18 Juni 2026 - 11:36

Gubernur Sulteng kunjungi lokasi terdampak gempa bumi di Sigi

Kamis, 18 Juni 2026 - 11:02

Endang Setyawati Thohari Salurkan Ratusan Paket Beras untuk Warga Kurang Mampu di Sejumlah Wilayah Kota Bogor

Berita Terbaru

Opini

Perubahan Diri dalam Lensa IRT

Selasa, 27 Okt 2026 - 16:20