Jakarta,- Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengkritik pola komunikasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai justru memicu kekhawatiran investor dan pelaku usaha di tengah tekanan ekonomi nasional.
Askar menilai pemerintah seharusnya lebih fokus membangun kebijakan berbasis data, riset, dan mitigasi risiko dibanding mengedepankan pidato politik dalam pengambilan keputusan ekonomi.
“Kalau bicara soal ketidakpastian ekonomi, tidak ada satupun yang bisa kita pastikan apa yang terjadi di masa depan. Tetapi part terbaik yang kita bisa lakukan sebagai sebuah negara adalah membangun mitigasi risiko yang kuat,” kata Askar.
Menurut dia, kebijakan ekonomi seharusnya disusun berdasarkan kajian ilmiah dan kondisi riil masyarakat, bukan sekadar intuisi maupun sentimen emosional.
“Salah satunya adalah terus berupaya menciptakan kebijakan yang berbasis evidence, bukan berdasarkan intuisi sentimen emosional pribadi, bukan berdasarkan memori tahun 1970-an,” ujarnya.
Askar juga menyoroti minimnya rujukan pemerintah terhadap hasil penelitian lembaga riset maupun perguruan tinggi dalam penyusunan kebijakan strategis nasional.
Ia mengaku jarang mendengar Presiden mengutip kajian dari BRIN, Bappenas, ataupun kampus-kampus besar dalam pidato terkait ekonomi nasional.
“Kalau kita lihat semua narasi presiden hari ini, sangat sedikit sekali bahkan saya tidak pernah mendengar presiden itu mensitasi hasil studi dari BRIN, Bappenas, dosen-dosen UGM, UI, ITB, dan lain-lain,” katanya.
Menurut Askar, kondisi tersebut membuat banyak kebijakan terlihat muncul setelah pidato politik disampaikan, bukan melalui proses teknokratis yang matang.
“Beliau menciptakan kebijakan hanya dengan sebuah pidato politik. Dan hanya di Indonesia yang mungkin itu terjadi,” ujarnya.
Kritik tersebut muncul di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir.
CELIOS juga meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah program strategis yang dinilai membebani kondisi fiskal dan pasar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
“Satu solusinya, hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, moratorium dan redesign ulang program itu,” tegas Askar.
Selain evaluasi program, ia juga mengusulkan agar Presiden sementara waktu mengurangi komunikasi publik terkait ekonomi guna meredam sentimen negatif di pasar.
“Kedua, untuk 1, 2, 3 bulan ke depan, jauhkan Pak Prabowo dari mikrofon. Investor dan pelaku usaha khawatir setiap kali Pak Prabowo berpidato,” tuturnya.
Menurut Askar, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan gaya komunikasi Presiden, tetapi juga lemahnya masukan dari lingkaran kebijakan ekonomi pemerintah saat ini.
