Terassenayan.com, Jakarta — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data Satgas PRR per 8 Mei 2026, total terdapat 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Meski mengalami berbagai tingkat kerusakan, seluruh sekolah dipastikan tetap menjalankan proses belajar mengajar dengan capaian 100 persen melalui sekolah asal, kelas darurat, tenda pendidikan, hingga lokasi belajar sementara.
Upaya percepatan rehabilitasi terus dilakukan pemerintah guna memastikan para siswa dapat kembali belajar di lingkungan yang aman dan nyaman. Hingga saat ini, sebanyak 3.002 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp2,86 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.792 sekolah telah menerima penyaluran dana tahap pertama dengan total anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp1,9 triliun.
Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan jumlah revitalisasi terbesar, yakni mencapai 2.012 sekolah dengan total anggaran Rp1,98 triliun. Sementara itu, di Sumatera Utara revitalisasi dilakukan terhadap 658 sekolah dengan dukungan anggaran Rp600,9 miliar, dan di Sumatera Barat sebanyak 332 sekolah dengan anggaran Rp281,7 miliar.
Juru Bicara Satgas PRR, Amran, mengatakan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam proses pemulihan pascabencana. Karena itu, percepatan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan terus didorong agar penyelesaiannya dapat berjalan lebih cepat.
“Fasilitas pendidikan terdampak memang cukup besar. Karena itu proses pembangunan dan rehabilitasi terus didorong agar penyelesaiannya bisa berlangsung cepat,” ujar Amran, Jumat (8/5/2026).
Ia menjelaskan, percepatan revitalisasi dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk bersama TNI Angkatan Darat. Sebanyak 2.606 sekolah direvitalisasi melalui skema swakelola, sedangkan 267 sekolah dengan kategori rusak berat maupun relokasi ditangani melalui kerja sama dengan TNI AD.
Menurut Amran, proses pembangunan sekolah terdampak dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan kondisi di lapangan, mulai dari pembersihan area terdampak hingga pembangunan ulang untuk sekolah dengan tingkat kerusakan berat.
“Kalau rusak berat tentu membutuhkan pembangunan baru sehingga tidak bisa langsung ditempati. Karena itu ada beberapa sekolah yang sementara direlokasi untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan,” katanya.
Satgas PRR menegaskan percepatan revitalisasi fasilitas pendidikan akan terus dilakukan agar para siswa di wilayah terdampak bencana dapat kembali belajar dengan aman, nyaman, dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
