Terassenayan.com, Jakarta — Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto ditegaskan sebagai instrumen utama pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan. Dalam peringatan satu tahun perjalanan program tersebut di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (29/04/2026), pemerintah menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah berasrama, melainkan model terpadu pengentasan kemiskinan yang menyasar seluruh keluarga.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pendekatan program ini dirancang khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kerap luput dari perhatian sistem—mereka yang hidup dalam kemiskinan turun-temurun dan sulit keluar dari lingkaran tersebut.
“Biasanya anak orang miskin, anaknya tetap miskin. Kita harus berani merubah,” ujar Gus Ipul, menirukan pesan Presiden dalam forum tersebut.
Ia menyebut kelompok tersebut sebagai invisible people, yakni masyarakat yang hidup sangat dekat dengan realitas sehari-hari namun sering tidak terjangkau kebijakan. Di antaranya adalah keluarga yang hanya mampu makan sekali sehari, hingga orang tua yang tidak sanggup menebus ijazah anaknya akibat tunggakan biaya pendidikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hampir 4 juta anak usia sekolah di Indonesia belum mengenyam pendidikan, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Sebagian besar dari mereka terhenti saat akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas.
Pendekatan Terpadu: Dari Pendidikan hingga Pemberdayaan Ekonomi
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai miniatur pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi juga memberdayakan orang tua, memperbaiki rumah tidak layak huni, serta mendorong keluarga masuk ke dalam ekosistem ekonomi melalui program seperti Koperasi Merah Putih.
Target akhirnya adalah menciptakan kemandirian keluarga, sehingga mereka dapat keluar dari daftar penerima bantuan sosial dan berdiri secara ekonomi.
Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara terbuka. Pemerintah justru melakukan pendekatan proaktif berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS), dengan mendatangi langsung rumah warga untuk memastikan anak-anak dari keluarga rentan tetap mendapatkan akses pendidikan.
Program ini juga mengedepankan pendekatan inklusif. Tidak ada tes akademik sebagai syarat masuk. Anak-anak dengan latar belakang rentan—termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga maupun yang pernah terpapar narkoba—tetap diterima dengan pendekatan rehabilitasi sebagai tahap awal.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Sekolah Rakyat harus menjadi game changer dalam penanggulangan kemiskinan nasional.
Menurutnya, hingga saat ini terdapat 166 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 34 provinsi. Program tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 serta sinkronisasi data melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Sekolah Rakyat adalah solusi Indonesia mengatasi kemiskinan dengan pemberdayaan,” ujar Muhaimin.
Setelah berjalan selama sembilan bulan, dampak awal mulai terlihat. Anak-anak yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan kini menunjukkan perubahan signifikan—lebih sehat, disiplin, dan percaya diri. Bahkan, bagi sebagian dari mereka, mendapatkan tiga kali makan sehari dulunya merupakan kemewahan.
Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi terjebak dalam siklus kemiskinan. Mereka diharapkan tumbuh menjadi generasi baru yang mampu mengubah masa depan keluarga sekaligus berkontribusi bagi bangsa. (*)
