Sekda Kabupaten Bekasi Dorong Optimalisasi Proyek Rusun Subsidi Meikarta, Saat Terima KUNKER DPR RI

- Pewarta

Senin, 6 April 2026 - 11:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,- (Sekda) Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan lokasi pembangunan rumah susun subsidi Meikarta sekaligus pemaparan Pembangunan Rusun Subsidi dan Pendalaman materi, di ruang pertemuan Maxxbox County Cibatu, Cikarang Selatan, pada Rabu (1/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Endin menyampaikan apresiasi atas kehadiran pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI yang turun langsung meninjau perkembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Bekasi.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Komisi V DPR RI untuk melihat langsung perkembangan pembangunan di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta telah dimulai melalui groundbreaking pada 8 Maret 2026 sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Dengan skala pengembangan yang besar, kawasan ini diharapkan menjadi model percontohan nasional dalam pembangunan hunian vertikal berbasis kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta,” katanya.

Menurutnya, kunjungan kerja ini merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPR RI guna memastikan pelaksanaan program strategis nasional berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Endin juga menyoroti tantangan penyediaan hunian di Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

“Pembangunan rumah susun subsidi ini menjadi salah satu jawaban strategis atas keterbatasan lahan, sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih efisien dan terintegrasi,” ucapnya.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik, tetapi juga dari terpenuhinya sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak pengembang menjadi kunci utama. Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen mendukung melalui kemudahan perizinan, penguatan tata ruang, serta koordinasi lintas sektor,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program perumahan nasional, khususnya dalam mendukung target Program 3 Juta Rumah.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik, sesuai perencanaan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian berbagai aspek teknis dan nonteknis agar proyek dapat berjalan optimal, termasuk memastikan kualitas pembangunan, aspek keselamatan, serta penyelesaian berbagai kendala yang ada.

“Program ini sangat penting untuk mengurangi backlog perumahan. Karena itu, pelaksanaannya harus betul-betul dipastikan berjalan dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.

Ridwan menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pendalaman dan pengawasan bersama mitra kerja guna memastikan proyek berjalan sesuai target serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Melalui kunjungan ini, diharapkan dapat diperoleh masukan, evaluasi, serta rekomendasi konstruktif guna meningkatkan kualitas pembangunan rumah susun subsidi.

“Kami berharap pembangunan ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan, khususnya di Kabupaten Bekasi,” tandas Endin.

Berita Terkait

Inspektorat Situbondo tindak lanjut temuan BPK
Pemerintah masih negosiasi peroleh pembayaran karbon untuk Jambi
Polres Mukomuko tetapkan dua tersangka korupsi pembangunan RTH
Gubernur Sulteng kunjungi lokasi terdampak gempa bumi di Sigi
Endang Setyawati Thohari Salurkan Ratusan Paket Beras untuk Warga Kurang Mampu di Sejumlah Wilayah Kota Bogor
KPK Temukan 28 Persen indikasi Pungli di SPMN se-Indonesia, Inspektorat Bojonegoro Perketat Pengawasan
Wagub Jambi: Lima Ranperda inisiatif DPRD beri manfaat positif
Wali Kota Kupang Hadiri Peringatan HLUN 2026 Bersama Mensos RI

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:35

Mengapa Fisika Menjadi Alat Bedah Perjalanan Bahlil Lahadalia?

Minggu, 28 Juni 2026 - 16:49

Pembangunan Sekolah Rakyat: Upaya Presiden Prabowo Melakukan Pemerataan Sekolah Unggulan di Semua Daerah Demi Memperkuat Daya Saing dan Kecerdasan Anak Desa

Kamis, 18 Juni 2026 - 11:27

Strategi Akselerasi Gas Bumi: Kompas Kemandirian Energi dan Pilar Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo

Sabtu, 30 Mei 2026 - 10:03

Reformasi Tata Kelola Tambang dalam Perspektif IRT

Senin, 6 April 2026 - 12:04

KESEMPATAN KEDUA INDONESIA

Sabtu, 7 Februari 2026 - 12:46

PNBP Melampaui Target, Tax Ratio 9,31%: Alarm Keras untuk Transformasi Fiskal 2026

Rabu, 4 Februari 2026 - 11:20

Optimisme, Kredibilitas, dan Batas Rasional Komunikasi Kebijakan Ekonomi

Minggu, 1 Februari 2026 - 21:04

Baterai Karawang: Fondasi Kedaulatan Energi Nasional

Berita Terbaru