Jakarta,- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan, pengelolaan mineral di kawasan transmigrasi harus menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah Indonesia.
“Ya, ini amanah yang memang harus kita jaga bersama-sama. Pembangunan ekonomi tidak boleh dengan merusak lingkungan. Jadi kalaupun ada eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral yang ada di tanah kita (di kawasan transmigrasi), itu tidak boleh dilakukan semena-mena,” kata Menko AHY di Jakarta, Minggu.
Dia menekankan hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta.
Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Transmigrasi, AHY menegaskan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam harus tetap dijaga secara berkelanjutan nasional.
Menurutnya eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral di Indonesia wajib mengikuti aturan hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga tidak dilakukan secara semena-mena oleh pihak tertentu.
Ia mengatakan, pemerintah akan memastikan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berjalan adil dan bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan pembangunan serta keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat sekitar kawasan.
Menurutnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam berlebihan dapat memicu berbagai bencana alam yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak kegiatan pertambangan tersebut.
“Lingkungan yang rusak, hancur, itu menyebabkan bencana alam. Dan yang paling menderita, paling terdampak dan menjadi korban tentu masyarakat yang ada di sekitar situ,” tegasnya.
Ia menilai tidak adil apabila ada pihak yang mengambil keuntungan besar dari kekayaan alam nasional tetapi mengabaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan generasi masa depan Indonesia.
AHY mengatakan, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan yang berjalan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak meninggalkan persoalan lingkungan serius di kemudian hari.
Menurut dia, pembangunan modern saat ini harus mengedepankan konsep infrastruktur hijau atau green development yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup nasional secara menyeluruh.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur hijau juga menjadi bagian penting menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global termasuk mengurangi dampak lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam di berbagai daerah Indonesia.
AHY menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus berjalan searah dalam menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi mencegah bencana bagi generasi mendatang di Indonesia.
Kementerian Transmigrasi membuka potensi memanfaatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi untuk tambang batu bara hingga logam tanah jarang (LTJ), dalam rangka menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Dari hasil penelitian 2 ribu peneliti kemarin, ada juga terkait dengan tambang seperti batu bara. Kalau di Mamuju (Sulawesi Barat) itu ada logam tanah jarang. Itu juga kami potensikan,” ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam konferensi pers Pertemuan Kepala SKK Migas dengan Menteri Transmigrasi di Jakarta, Senin (4/5).
Iftitah menjelaskan bahwa saat ini, Kementerian Transmigrasi sedang betul-betul fokus untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.
Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat yang berpindah ke wilayah tersebut bisa merasa betah sebab memiliki pekerjaan.
