Jakarta,- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi, angkat bicara mengenai isu yang menyebutkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pelindung atau beking pengusaha Arif Kurniawan dalam perkara dugaan korupsi pertambangan nikel.
Kuntadi menerangkan, sampai saat ini proses pendalaman terhadap Arif Kurniawan masih terus dilakukan oleh penyidik. Namun, ia memastikan belum ditemukan adanya indikasi keterlibatan hingga menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.
“Udah, kita masih mendalami kok. Kita belum sampai ke sana ya,” ujar Kuntadi kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, Kuntadi menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara masih membutuhkan pengumpulan instrumen pembuktian yang matang.Oleh karenanya, status hukum Arif Kurniawan pun belum ditingkatkan sebagai tersangka.
“Ya nanti itu (posisi Arif Kurniawan di mana) masih pendalaman semua ya. (Sampai saat ini) Masih saksi ya,” tutur Kuntadi.
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, menyebut terdapat dugaan kuat praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal yang melibatkan Arif Kurniawan (AK) di sejumlah wilayah Indonesia.”Karena ini adalah langkah awal untuk memastikan dan menghentikan apabila ada rencana-rencana untuk melakukan penguasaan ilegal secara berkelanjutan, maka tentu saja menjadi tugas kewenangan Satgas untuk menghentikan melalui instrumen pasal 3 di dalam Perpres 5 tahun 2025,” kata Barita.Barita menambahkan, Satgas PKH akan terus melakukan validasi atas hasil identifikasi awal sebelum menyampaikan perkembangan penertiban kepada masyarakat luas.
Satgas PKH dipastikan telah mengantongi sejumlah nama korporasi, profil perusahaan, serta pola bisnis yang dijalankan oleh Arif Kurniawan, sehingga meyakini adanya indikasi tindak pidana.
Keyakinan tersebut turut diperkuat dengan analisis terhadap sejumlah dokumen yang saat ini tengah diteliti penyidik.
“Semua sudah ada, tapi kan kita tidak boleh dalam rangka asas praduga tak bersalah menyebutkan harus kita memiliki bukti awal yang cukup, apakah tadi itu sebatas pasal 3 atau sudah masuk ke pasal 7. Kalau begitu masuk pasal 7, ini ranahnya aparat penegak hukum,” ungkap Barita saat ditemui reporter Tirto di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
