KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Gubernur Sumsel Siapkan Plt

- Pewarta

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:24

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, segera menyiapkan usulan penonaktifan Edison dari jabatannya sebagai Bupati Muara Enim, Selasa (9/6/2026). Langkah hukum ini diambil menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (8/6/2026) kemarin.

Herman Deru bilang, KPK telah menetapkan Edison sebagai tersangka. Oleh sebab itu dia bergerak cepat untuk menonaktifkan Edison.

“Setelah ada pemberitahuan resmi dari KPK mengenai statusnya, kita usulkan penonaktifan Edison sebagai Bupati Muara Enim,” sebutnya, Selasa.

Sesuai aturan, Plt nantinya akan dijabat wakil bupati. Herman Deru mengaku sudah menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk menyiapkan draf usulan penonaktifan dan penunjukan Plt Bupati Muara Enim yang nantinya disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri.”Sesuai aturan, pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Sedang kita siapkan, lihat perkembangan dulu,” kata Deru.

Deru menyebut kasus yang menjerat Edison dan sejumlah pihak lain adalah tanggung jawab personal. Dia membantah OTT tersebut merupakan akibat kegagalan sistem pemerintahan secara keseluruhan.

“Yang terpenting roda pemerintahan di Muara Enim tetap berjalan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” kata Deru.

Sebelumnya, Deru mengaku kaget mendapat kabar adanya OTT KPK yang menjerat Bupati Muara Enim Edison. Dia baru mengetahui kabar adanya OTT itu dari media karena belum mendapatkan informasi resmi dari pihak mana pun.”Masak? yang benar saja,” kata Deru.

Saking kagetnya, Herman Deru sampai mengelus dada. Sebab kabar itu sangat mengejutkan dirinya.

“Saya syok, saya baru tahu ini, tidak tahu, tidak ada informasi sama sekali,” kata Deru.

Berita Terkait

Solusi Baitullah Indonesia Soroti Pentingnya Perlindungan Jemaah dan Penataan Pemasaran Umrah
Hanan A. Rozak Apresiasi Arah Kebijakan Pertanian Dua Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran: Capaian Baik Harus Diikuti Kesejahteraan Petani
TNI akan tindak lanjuti informasi KPK soal dua prajurit terlibat kasus BNPB
DCW Desak KPK Usut Dugaan Jual Beli Jabatan dan Pengaturan Proyek di Kabupaten Demak
KPK panggil Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai sebagai saksi
DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan UMKM dari Gempuran Produk Impor dan Persaingan Digital
DPR Setujui Komjen Suyudi Jadi Kapolri, Dilantik Siang Ini
Komisi II DPR RI Dukung Ombudsman Awasi Kasus Lapas Cibinong

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 12:09

KPK sita dokumen dan uang usai geledah Dinkes PPKB Kota Madiun

Selasa, 22 September 2026 - 11:00

Chusnunia : Pelajaran Bolosego, Berantas Pungli untuk Kemajuan UMKM dan Pariwisata

Selasa, 18 Agustus 2026 - 12:21

Helikopter Basarnas Evakuasi Korban Gempa NTT

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:58

Inspektorat Situbondo tindak lanjut temuan BPK

Senin, 6 Juli 2026 - 10:40

Pemerintah masih negosiasi peroleh pembayaran karbon untuk Jambi

Selasa, 23 Juni 2026 - 11:44

Polres Mukomuko tetapkan dua tersangka korupsi pembangunan RTH

Kamis, 18 Juni 2026 - 11:36

Gubernur Sulteng kunjungi lokasi terdampak gempa bumi di Sigi

Kamis, 18 Juni 2026 - 11:02

Endang Setyawati Thohari Salurkan Ratusan Paket Beras untuk Warga Kurang Mampu di Sejumlah Wilayah Kota Bogor

Berita Terbaru

Opini

Perubahan Diri dalam Lensa IRT

Selasa, 27 Okt 2026 - 16:20