Magelang – KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf resmi mengakhiri jabatannya sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah dan menyatakan off dari kepengurusan periode 2026–2031. Keputusan tersebut, menurutnya, bukan diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui komunikasi intensif dengan DPP.
“Saya tahun-tahun ini diminta untuk konsentrasi ke pesantren. Saat ini sedang banyak program di pesantren. Maka saya off dari PKB,” ujar Gus Yusuf.
Ia mengungkapkan bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sempat memintanya tetap memimpin DPW Jateng. Namun, ia menilai regenerasi adalah keniscayaan organisasi.
“Terus terang Cak Imin sempat nggondeli. Saya berterima kasih atas amanahnya. Tapi, roda organisasi harus tetap berjalan,” katanya.
Secara politik, mundurnya Gus Yusuf menjadi momentum penting bagi PKB Jawa Tengah. Ia memimpin sejak 2012, menjadikannya salah satu figur sentral dalam konsolidasi basis pesantren dan warga NU di provinsi tersebut. Keputusan untuk menyerahkan estafet kepemimpinan disebutnya sebagai bagian dari proses kaderisasi.
“Saya menyatakan off, saya serahkan kepengurusan yang baru ini ke generasi yang baru,” tegasnya.
Meski tak lagi menjabat secara struktural, Gus Yusuf memastikan dirinya tidak sepenuhnya meninggalkan dinamika partai. “Sebagai warga NU, saya tetap akan mengawal perkembangan PKB dari luar,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan tantangan besar yang menanti kepengurusan baru. Selain menjaga soliditas internal dan basis tradisional pesantren, PKB harus mulai serius menggarap pemilih muda.
“Seperti Gen Z, milenial, ini yang akan menjadi pertarungan partai-partai. Karena besok 60 persen pemilih itu Gen Z,” kata Gus Yusuf.
Menurutnya, kekuatan PKB di Jawa Tengah sebenarnya cukup besar dari sisi sumber daya manusia. “Jateng memiliki potensi SDM PKB yang banyak. Tinggal kita munculkan saja,” tambahnya.
Dengan telah dilantiknya kepengurusan baru oleh DPP pada 29 Januari 2026, PKB Jawa Tengah kini memasuki fase transisi. Tantangannya bukan hanya menjaga basis ideologis di akar rumput, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan demografi pemilih menuju kontestasi politik mendatang.
