Jakarta,- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Irmawan, mendesak pemerintah memprioritaskan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi pondok pesantren di Aceh yang terdampak bencana. Langkah ini dinilai mendesak karena banyak asrama santri yang rusak berat hingga hancur pascabencana alam beberapa waktu lalu.
“Banyak pondok pesantren di Aceh yang sebelumnya sudah memiliki atau sedang membangun Rusunawa, tetapi kemudian terdampak bencana dan mengalami kerusakan, bahkan ada yang hancur,” ujar Irmawan dalam rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Irmawan meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempertimbangkan tingkat kebutuhan riil daerah dalam alokasi anggaran Rusunawa. Aceh dinilai harus menjadi prioritas utama karena masih mengalami ketimpangan fasilitas hunian santri yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain.
“Kalau di daerah lain kebutuhan Rusunawa sudah relatif terpenuhi, khusus untuk Aceh kiranya masih dapat menjadi perhatian pemerintah karena kebutuhannya masih sangat besar,” katanya.
Legislator asal Aceh tersebut menegaskan bahwa keberadaan Rusunawa bukan sebatas pembangunan fisik sarana hunian belaka. Asrama yang layak merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem pendidikan guna menjamin keamanan serta kenyamanan santri selama menimba ilmu.
“Saya tidak mengatakan bahwa kondisi di daerah lain tidak baik. Namun, kalau kita membandingkan daerah pelosok dengan daerah perkotaan seperti di Pulau Jawa, kesenjangannya masih sangat terasa,” tutur Irmawan menyoroti ketimpangan infrastruktur.
Ia membeberkan masih banyak pondok pesantren di pelosok Serambi Mekkah yang kondisi huniannya sangat memprihatinkan dan jauh dari standar kesehatan. Kondisi bangunan yang terabaikan dikhawatirkan dapat mengganggu konsentrasi serta keselamatan para santri di pesantren.
“Banyak pondok pesantren yang kondisinya masih sangat memprihatinkan karena belum memiliki bangunan asrama yang memenuhi standar. Padahal, sarana hunian yang layak sangat penting untuk mendukung proses pendidikan,” tegasnya.
Irmawan mendesak agar alokasi program Rusunawa nasional tidak dipangkas atau dihentikan pada tahun anggaran mendatang. Pemerintah dituntut lebih cermat menyalurkan bantuan infrastruktur ke kawasan yang dilanda bencana.
“Program pembangunan Rusunawa harus terus dilanjutkan dengan sasaran yang semakin tepat. Prioritas utama sebaiknya diberikan kepada daerah yang fasilitas pendidikannya terdampak bencana,” pungkas Irmawan.
