Jakarta,- Pemblokiran sepihak barcode subsidi BBM mendadak melumpuhkan rantai logistik dan industri kecil daerah. Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini langsung mencecar Menteri Perindustrian dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (8/6/2026). Ia mendesak negara segera menghadirkan komunikasi yang transparan.
Menurut Novita, ratusan pelaku usaha tiba-tiba kehilangan akses bahan bakar tanpa peringatan awal. Hal ini bisa menyebabkan kebangkrutan massal bagi Usaha Mikro Kecil Menangah (UMKM). Menyoal hal ini, ia menyayangkan buntunya koordinasi Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan PT Pertamina. “Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antar lembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” ucapnya dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (8/6/2026).
Ancaman Rantai Pasok
Menurut legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu, pencabutan hak subsidi tanpa penjelasan detail dapat menghancurkan hitungan biaya produksi industri skala rumah tangga. “Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” tegas Novita.
Bagi politisi fraksi PDI Perjuangan ini, negara berutang penjelasan resmi kepada korban aturan sepihak. Sinkronisasi panduan lintas kementerian harus segera dieksekusi demi menutup celah kerugian publik yang membesar. Dalam konteks ini, kegagalan merajut strategi komunikasi antarlembaga akan mengancam stabilitas produksi barang esensial skala nasional.
