Puspoll Indonesia: Kehadiran Langsung Presiden Prabowo di DPR Sinyal Optimisme dan Kepastian Arah Negara

- Pewarta

Rabu, 20 Mei 2026 - 14:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia), Chamad Hojin

Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia), Chamad Hojin

Terassenayan.com, Jakarta — Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia), Chamad Hojin, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa pesan optimisme yang kuat di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan dan ketidakpastian.

Menurut Hojin, substansi pidato Presiden tidak hanya berbicara soal target-target makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan fiskal negara, tetapi juga menunjukkan arah pembangunan yang ingin memastikan pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pidato Presiden Prabowo di DPR membawa optimisme yang serius. Ada target pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, juga komitmen menjaga rasio gini agar ketimpangan tidak semakin melebar. Artinya, pemerintah sedang mencoba merumuskan agenda pembangunan yang bukan hanya mengejar angka, tapi juga memikirkan siapa yang benar-benar merasakan hasil dari pertumbuhan itu,” ujar Chamad Hojin saat dihubungi media usai pidato pengantar RAPBN Presiden di Gedung DPR.

Ia juga menilai kehadiran langsung Presiden dalam forum paripurna memiliki makna politik yang penting. Dalam situasi ekonomi yang sensitif, komunikasi langsung kepala negara dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional.

“Dalam politik, kehadiran itu sendiri adalah bahasa. Ketika seorang presiden memilih hadir langsung di forum yang sebenarnya bisa saja diwakilkan, itu mengirim pesan bahwa persoalan ini penting dan dia bersedia bertanggung jawab langsung di depan publik,” lanjutnya.

Menurut Hojin, pesan tersebut menjadi relevan di tengah kondisi rupiah yang sempat mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir, ditambah situasi pasar global yang masih bergerak fluktuatif.

“Sinyal seperti ini penting. Di tengah pasar yang sensitif dan publik yang mudah cemas, ada momen ketika kepala negara memang perlu bicara sendiri. Bukan untuk mengambil alih semua urusan, tetapi untuk memberi arah dan memastikan bahwa negara tetap berjalan dengan kendali yang jelas,” katanya.

Puspoll juga melihat langkah Presiden hadir langsung di DPR sebagai upaya memperkuat hubungan kerja antara pemerintah dan legislatif sejak awal pembahasan RAPBN. Menurut Hojin, komunikasi politik yang terbuka akan membantu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi pemerintah.

Selain itu, penekanan Presiden terhadap ekonomi kerakyatan dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan dinilai menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan sosial masyarakat.

“Pasar membutuhkan kepastian, masyarakat membutuhkan rasa aman, dan politik membutuhkan arah. Saya kira pidato Presiden hari ini mencoba menjawab ketiganya sekaligus,” tutup Chamad Hojin.

Berita Terkait

Dubes Turki Prof Talip Kucukcan Menjadi Pemateri di Forum Alumni PPI Turki
Salurkan Bantuan Rp200 Juta untuk Korban Kebakaran Dusun Sade, Sari Yuliati Siap Kawal Revitalisasi Kampung Adat
Daftar Provinsi yang Alami Kebakaran Hutan: Sumatra sampai Papua
Pro-Kontra Perusahaan Langgar HAM Dihukum Blokir Akses Perbankan
Tiga Demo Digelar di Jakarta Hari Ini, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Menhut Raja Antoni Mendadak Rapatkan Jajaran Kemenhut di Tengah Penanganan Karhutla Kalsel
Buperta Cibubur Sukses Tuntaskan Jamnas XII, dari Persiapan Air Bersih hingga 1.200 MCK Darurat
Polri mengerahkan 9.242 Personel untuk Kawal Aksi Demo Hari Ini

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 14:10

Korupsi nikel Kejagung sita Rp401 miliar dari PT CNI

Selasa, 1 September 2026 - 14:05

KPK sita rumah anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy di Jakarta Selatan

Rabu, 26 Agustus 2026 - 10:57

Badan Pemeriksa Keuangan catat Rp2,17 miliar harus dipulihkan Pemerintah Kabupaten Banggai

Rabu, 15 Juli 2026 - 13:13

KPK panggil lima ASN BPK Jadi Saksi, usai geledah rumah anggota BPK Bobby Rizaldi

Senin, 13 Juli 2026 - 11:49

Imigrasi cegah eks Jampidsus keluar negeri usai ditetapkan tersangka

Selasa, 7 Juli 2026 - 10:08

Tim Anggaran Kabupaten Bekasi tindak lanjuti opini hasil audit BPK RI

Kamis, 18 Juni 2026 - 12:00

MK Tolak Permohonan Anggota PBB atas UU Partai Politik

Kamis, 18 Juni 2026 - 11:57

Hery Susanto Jalani Sidang Perdana Kasus Nikel Pekan Depan

Berita Terbaru

Opini

Bahlil, AMPI dan Komitmen Kerakyatan yang Manusiawi

Kamis, 10 Sep 2026 - 13:36